Omnibus law

Omnibus law смотреть последние обновления за сегодня на .

Kupas Draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja

1876892
9644
4431
00:08:10
17.02.2020

Setelah melalui proses panjang dengan berbagai pro kontra antara pemerintah, pengusaha, dan para buruh akhirnya Draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja sudah diserahkan ke DPR untuk pembahasan lebih lanjut. Presiden Joko Widodo menargetkan pembahasan RUU ini bisa selesai dalam waktu kurang dari 100 hari kerja. Pemerintah dan DPR pun berjanji seluruh pihak termasuk masyarakat umum akan dilibatkan selama pembahasan. Selengkapnya Exist In Exist akan menjelaskan dalam program Closing Bell CNBC Indonesia (Senin, 17/02/2020) berikut ini. Terus ikuti berita ekonomi bisnis dan analisis mendalam hanya di 🤍 CNBC Indonesia terafiliasi dengan CNBC Internasional dan beroperasi di bawah grup Transmedia dan tergabung bersama Trans TV, Trans7, Detikcom, Transvision, CNN Indonesia dan CNN Indonesia.com. CNBC Indonesia dapat dinikmati melalui tayangan Transvision ch 805 atau streaming melalui aplikasi CNBC Indonesia yang dapat di download di playstore atau iOS. Follow us on social: Twitter: 🤍 Facebook Page: 🤍 Instagram: 🤍

Omnibus Law UU Cipta Kerja Disahkan, Ini 7 Poin Pasal Kontroversial yang Dinilai Rugikan Buruh

578635
5503
2413
00:05:15
06.10.2020

Omnibus Law UU Cipta Kerja Disahkan, Ini 7 Poin Pasal Kontroversial yang Dinilai Rugikan Buruh TRIBUN-VIDEO.COM - DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU pada rapat paripurna di Gedung Parlemen Setelah disahkan, ada sejumlah poin Omnibus Law UU Cipta Kerja yang menuai sorotan. Sidang pengesahan RUU Cipta Kerja dipimpin Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. Senin (5/10/2020) kemarin. RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang setelah mendapat persetujuan dari sebagian besar Fraksi di DPR. "Kepada seluruh anggota, saya memohon persetujuan dalam forum rapat peripurna ini, bisa disepakati?" tanya Azis Syamsuddin selaku pemimpin sidang paripurna dikutip dari siaran TV Parlemen kanal YouTube DPR RI. Namun, sejak awal isi Omnibus Law UU Cipta Kerja ini diprotes buruh dari berbagai elemen. Lalu apa saja sebenarnya hal-hal dalam RUU ini yang membuat buruh sangat keberatan? Berdasar catatan Tribunnews, setidaknya ada tujuh item krusial dalam UU Cipta Kerja yang amat merugikan buruh seperti dinyatakan Presiden KSPI Said Iqbal. Apa saja? Berikut rinciannya: 1. UMK bersyarat dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dihapus Buruh menolak keras kesepakatan ini, lantaran UMK tidak perlu bersyarat dan UMSK harus tetap ada. Dimana UMK tiap kabupaten/kota berbeda nilainya. 2. Pengurangan Pesangon Jadi 25 Kali Upah Bulanan Buruh menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan. Di mana 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. 3. Perjanjian PKWT Buruh menolak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) seumur hidup, mengenai PKWT di mana disebut Said Iqbal kontrak seumur hidup yang tidak ada batas waktu kontrak. 4. Sistem Outsourcing Said Iqbal menilai, tanpa adanya batas jenis pekerjaan yang boleh di outsourcing. Padahal sebelumnya, outsourcing dibatasi hanya untuk 5 jenis pekerjaan. Menurut Said Iqbal, karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup menjadi masalah serius bagi buruh. Said Iqbal mempertanyakan, siapa nantinya yang akan membayar Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk karyawan kontrak dan outsourcing. 5. Cuti Haid dan Melahirkan Hilang Para buruh menolak jam kerja yang eksploitatif. Dia menjelaskan, cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan hilang, karena hak upahnya atas cuti tersebut hilang. 6. Hak Cuti Panjang Dihilangkan Kemudian cuti panjang dan hak cuti panjang juga disampaikan hilang. "Yang hilang saat cuti haid dan hamil, upah buruhnya tidak dibayar, no work no pay." Aturan tersebut dinilai bertentangan dengan konvensi International Labour Organization (ILO) yang mengatur bahwa buruh yang mengambil hak cuti maka harus dibayarkan upahnya. 7. Status Outsourcing Seumur Hidup Alasan buruh menolak RUU Cipta Kerja ialah Karena karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup, maka jaminan pensiun dan kesehatan bagi mereka hilang. KSPI dan buruh indonesia beserta 32 Federasi serikat buruh lainnya menyatakan Menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Mereka akan menggelar aksi Mogok Nasional pada tanggal 6-8 Oktober 2020 sesuai mekanisme UU No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dengan Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Said Iqbal menambahkan, dasar hukum lainnya untuk mogok nasional ini adalah UU no 21/2000 utamanya pada pasal 4. Selain itu juga dipakai UU tentang HAM dan UU tentang hak sipil dan politik masyarakat. Mogok Nasional nanti diklaim akan diikuti sekitar 2 juta buruh.(*) Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Daftar Pasal Kontroversial UU Cipta Kerja yang Dinilai Rugikan Buruh, 7 Poin Ini Jadi Sorotan, 🤍 Penulis: Choirul Arifin Editor: Adi Suhendi

Apa Itu Omnibus Law?

480171
3172
820
00:03:58
06.12.2019

Pemerintah memastikan akan segera memajukan rancangan UU cipta lapangan kerja dan perpajakan yang masuk dalam omnibus law pada 12 Desember mendatang. Percepatan finalisasi dilakukan setelah pemerintah menetapkan omnibus law sebagai produk legislasi super prioritas 2020 untuk dibahas bersama DPR.

Apa Tujuan Omnibus Law Ciptaker Sebenarnya? #omnibuslaw

316389
29747
3921
00:06:44
22.10.2020

Akhir-akhir ini, satu Indonesia lagi panas ngomongin satu masalah yang sama. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Di jalanan, rakyat turun demonstrasi; di media sosial kita perang melawan misinformasi. Pastinya, di tengah kekacauan ini, banyak orang jadi bertanya: kenapa pemerintah bersikeras pengen nerapin undang-undang ini? Apa tujuan Omnibus Law ini sebenarnya? - Tanyakan pertanyaan aneh anda disini! NGGA ada pertanyaan yang bodoh! 'Kok Bisa' ngga cuma sekedar mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terlihat bodoh, aneh dan dungu disini, tapi juga mencoba menumbuhkan rasa keingintahuan anda terhadap segala hal di dunia ini. Jadi tunggu apalagi? Ayo subscribe, let's watch the videos and go curiosity! - FAQ (Frequently Asked Questions): Q: Min, upload tiap hari apa? A: Tiap hari Rabu. Tapi kadang-kadang ada video yang butuh waktu pembuatan lebih lama. So, stay tuned! Q: Min, animasinya pake software apa? A: Adobe after effects Q: MIN, KENAPA DI VIDEONYA ADA BAKSONYA TERUS!? A: Bakso is inspiration *wink - Follow our social media for more updates, stuff and facts! Facebook: 🤍 Instagram: 🤍 Line: 🤍 Twitter: 🤍 - For business inquiries: kokbisachannel🤍gmail.com - References: Sri Mulyani Buka-bukaan Soal Manfaat Omnibus Law Bagi Ekonomi 🤍 Manufacturing as a Growth Escalator in Low and Middle Income Countries 🤍 How to Avoid Middle Income Traps? 🤍 Solusi Bank Dunia agar Indonesia Lolos dari Middle Income Trap 🤍 New World Bank country classifications by income level: 2020-2021 🤍 Indonesia Naik Kelas Jadi Negara Menengah Atas, Ini Tren GNI Per Kapita Sejak 1969 🤍 Three-sector model 🤍 Not a Trap, But Slow Transition? Indonesia's Pursuit to High Income Status 🤍 Indonesia - Employment by economic sector 2019 🤍 Field Listing: Labor force - by occupation — The World Factbook 🤍 How to avoid the 'middle-income trap' 🤍 Asian Economies: Making the Transition to High Income 🤍 Why China Will be the Big Winner of the 2020 Crisis 🤍 Vietnam: The Economy of the Next Decade? 🤍 Communists, Nationalists, and China's Revolutions: Crash Course World History 🤍 Democracy, Authoritarian Capitalism, and China: Crash Course World History 🤍 Dua masalah hukum dalam penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja 🤍 Panel ahli: UU Cipta Kerja tak jamin investor datang ke Indonesia, lingkungan berpotensi makin rusak 🤍 Mengapa UU Cipta Kerja tidak menciptakan lapangan kerja tapi memperkuat oligarki 🤍 Mendalami Kekecewaan Investor Asing terhadap UU Ciptaker 🤍 Bank Dunia Soroti Soal Lingkungan Hidup di Omnibus Law RUU Cilaka 🤍 Bahaya Pasal-Pasal Omnibus Law UU Ciptaker yang Ancam Lingkungan Hidup 🤍 PISA 2018 results 🤍 - Credits: - Kevin MacLeod for awesome music - Tiffani Angelica, for this episode's end narrator (instagram.com/tiffaniangelica) - And a massive THANK YOU to everyone for watching this and for all of your support!

Quick Insight: APA ITU OMNIBUS LAW?

64064
898
70
00:03:21
31.01.2020

Yang kehujanan dan stuck di rumah, yuk merapat. Hari ini kita mau belajar tentang Omnibus Law atau UU Sapu Jagat. Wah, sepertinya sering banget ya akhir-akhir ini kita denger istilah ini. Mulai dari Presiden, Menteri, DPR bahkan masyarakat ribut-ribut tentang hal ini. Sebenarnya Omibus Law itu apa sih? Manfaatnya apa? Mungkinkah disalahgunakan oleh pemerintah? Penasaran kan? Check out Quick Insight terbaru kita ya! Tungguin juga part duanya. #OmnibusLaw #UUSapuJagat #Jokowi #KSPI #Demo #QuickInsight Official Website: 🤍 Facebook.com/BeritaSatu Youtube.com/BeritaSatu 🤍BeritaSatu

Asal-Usul Omnibus Law

14236
153
64
00:02:55
28.10.2020

Live streaming 24 jam: 🤍 Istilah Omnibus Law berawal dari sebuah bus yang ada di kota paris, Perancis, pada akhir tahun 1800an. Menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan Mahfud Md kepada cnnindonesia.com mengatakan, pada masa itu belum ada angkutan yang dipakai untuk mengangkut orang dan barang sekaligus. Maka diciptakan lah omnibus, sebuah bus yang ditarik kuda, untuk mengangkut barang dan orang sekaligus ke satu tujuan yang sama. Nama omnibus kemudian dipakai untuk sebuah istilah hukum yang bisa mengatur banyak hal hanya lewat sebuah undang undang. Ikuti berita terbaru di tahun 2020 dengan kemasan internasional berbahasa Indonesia, dan jangan ketinggalan breaking news dengan berita terakhir dan live report CNN Indonesia di 🤍 dan channel CNN Indonesia di Transvision. CNN Indonesia tergabung dalam grup Transmedia. Dalam Transmedia, tergabung juga Trans TV, Trans7, Detikcom, Transvision, CNN Indonesia.com dan CNBC Indonesia. Follow & Mention Twitter kami: 🤍myTranstweet 🤍cnniddaily 🤍cnnidconnected 🤍cnnidinsight 🤍cnnindonesia Like & Follow Facebook: CNN Indonesia Follow IG: cnnindonesiatv

Ini Poin-poin RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

297134
1417
595
00:01:40
20.01.2020

Live streaming 24 jam: 🤍 Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dalam situs resmi kementerian ketenaga-kerjaan menjelaskan poin-poin terkait rancangan undang-undang omnibus law cipta lapangan kerja. Ikuti berita terbaru di tahun 2019 dengan kemasan internasional berbahasa Indonesia, dan jangan ketinggalan breaking news 2018 dengan berita terakhir dan live report CNN Indonesia di 🤍 dan channel CNN Indonesia di Transvision. Dalam tahun politik sekarang ini dan menuju pilpres 2019, CNN Indonesia mencanangkan sebagai Layar Pemilu Tepercaya. Kami akan menayangkan konten-konten politik 2019 secara seimbang untuk mengawal demokrasi dan demokratisasi di Indonesia yang kami cintai. CNN Indonesia tergabung dalam grup Transmedia. Dalam Transmedia, tergabung juga Trans TV, Trans7, Detikcom, Transvision, CNN Indonesia.com dan CNBC Indonesia. Follow & Mention Twitter kami: 🤍myTranstweet 🤍cnniddaily 🤍cnnidconnected 🤍cnnidinsight 🤍cnnindonesia Like & Follow Facebook: CNN Indonesia Follow IG: cnnindonesiatv

Aturan soal Karyawan Kontrak di Omnibus Law yang Diprotes Buruh

16137
162
228
00:03:32
02.01.2023

Tonton video lainnya di 🤍 KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Namun, beberapa pasal justru dipermasalahkan oleh serikat buruh di UU Cipta Kerja. Salah satunya soal status karyawan kontrak. Pasal yang cukup kontroversial dalam Omnibus Law Cipta Kerja adalah dihapuskannya Pasal 59 dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini membuat perusahaan tidak lagi memiliki batasan waktu untuk melakukan perjanjian kontrak kerja dengan pekerjaannya. Simak selengkapnya dalam video berikut. Penulis: Muhammad Idris Penulis Naskah: Putri Aulia Narator: Putri Aulia Video Editor: Abdul Azis Produser: Ira Gita Natalia Sembiring Musik: Danger Snow - Dan Henig #JernihkanHarapan #aturanomnibuslaw

Omnibus Bill Could Help ‘Prevent Another Plot To Overturn An Election’

55727
614
510
00:03:04
20.12.2022

The text of the $1.7 trillion government funding bill includes an overhaul of the Electoral Count Act, which aims to eliminate the legal ambiguities Trump supporters attempted to exploit on January 6, 2021. » Subscribe to NBC News: 🤍 » Watch more NBC video: 🤍 NBC News Digital is a collection of innovative and powerful news brands that deliver compelling, diverse and engaging news stories. NBC News Digital features NBCNews.com, MSNBC.com, TODAY.com, Nightly News, Meet the Press, Dateline, and the existing apps and digital extensions of these respective properties. We deliver the best in breaking news, live video coverage, original journalism and segments from your favorite NBC News Shows. Connect with NBC News Online! NBC News App: 🤍 Breaking News Alerts: 🤍 Visit NBCNews.Com: 🤍 Find NBC News on Facebook: 🤍 Follow NBC News on Twitter: 🤍 #NBCNews #Congress #Bill

Mereka-Reka Cipta Kerja: Omnibus Law Cipta Kerja Cacat Prosedur? (Part 3) | Mata Najwa

1789221
50439
7059
00:10:57
07.10.2020

Gelombang penolakan publik begitu deras terhadap Omnibus Law Cipta Kerja. Bukan hanya karena merugikan kaum pekerja, tapi juga karena dianggap cacat prosedur. Pembahasan RUU Cipta Kerja tak didasari prosedur yang sesuai dengan tata laksana penyusunan perundang-undangan. Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas menyebut pembahasan UU Cipta Kerja sangat transparan. Tapi, politikus PKS Ledia Hanifah, salah satu partai yang menolak UU Cipta Kerja, mempertanyakan transparansi tersebut, soalnya di internal pemerintah masih ada perdebatan. "Artinya ada hal-hal yang belum selesai di internal pemerintah yang dibahas," ujar Ledia. Sedangkan Haris Azhar meyakini bahwa tidak ada dasar hukum yang pasti untuk membahas RUU Cipta Kerja. “Omnibus ini tidak berangkat dari ide-ide. Ini kepanikan dana kegagalan pemerintah dalam mengelola negaranya,” kata Haris Azhar. #MataNajwa #kapalapi (Narasi) Tonton juga Mata Najwa eps. [Mereka-Reka Cipta Kerja] dan episode lainnya di 🤍 atau klik link di bawah. Part 1 - 🤍 Part 2 - 🤍 Part 3 - 🤍 Part 4 - 🤍 Part 5 - 🤍 Part 6 - 🤍 Part 7 - 🤍 Jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar dan share. Tonton konten lainnya juga di YouTube Channel: - Narasi 🤍 - Narasi Newsroom 🤍 - Narasi Entertainment 🤍 - Narasi Stories 🤍 - Narasi Talks 🤍 - Narasi Sports 🤍 Jangan lupa subscribe yaa.. Follow: 🤍 🤍 🤍

Organisasi Profesi Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law

6066
87
71
00:03:16
15.11.2022

Rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law yang masuk dalam Program Legislasi Nasional 2023, Mendapat penolakan dari sejumlah organisasi profesi kesehatan di Jawa Timur. Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jatim menyatakan RUU itu akan berdampak pada kemandirian organisasi profesi kesehatan, dan keselamatan serta kesehatan masyarakat. Website: 🤍cnnindonesia.com Facebook: 🤍 Instagram: 🤍 Twitter: 🤍 TikTok: 🤍 Spotify: CNN Indonesia

Pernyataan Lengkap Jokowi Jawab Kritik Omnibus Law Ciptaker

250678
4247
3892
00:12:36
09.10.2020

Live streaming 24 jam: 🤍 Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kalangan yang tak puas pada omnibus law ciptaker untuk mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Banyak kalangan menolak omnibus law Ciptaker seperti buruh, mahasiswa, akademisi hingga ormas besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Ada pula yang mendesak Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Ikuti berita terbaru di tahun 2020 dengan kemasan internasional berbahasa Indonesia, dan jangan ketinggalan breaking news dengan berita terakhir dan live report CNN Indonesia di 🤍 dan channel CNN Indonesia di Transvision. CNN Indonesia tergabung dalam grup Transmedia. Dalam Transmedia, tergabung juga Trans TV, Trans7, Detikcom, Transvision, CNN Indonesia.com dan CNBC Indonesia. Follow & Mention Twitter kami: 🤍myTranstweet 🤍cnniddaily 🤍cnnidconnected 🤍cnnidinsight 🤍cnnindonesia Like & Follow Facebook: CNN Indonesia Follow IG: cnnindonesiatv

Tolak Perppu Cipta Kerja, Partai Buruh: Ini Lebih Kejam dari Omnibus Law

5692
41
31
00:01:39
02.01.2023

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kritikan dan penolakan terkait Perppu Cipta Kerja datang dari berbagai kalangan. Termasuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Partai Buruh. YLBHI mengecam Perppu Cipta Kerja karena YLBHI menilai Perppu Cipta Kerja adalah bentuk kudeta konstitusi. Hal yang sama juga disampaikan oleh Partai Buruh. Presiden partai buruh bahkan akan menemui presiden hingga menggelar aksi tolak Perppu Cipta Kerja yang dinilai akan memperburuk nasib buruh. Baca Juga Jokowi Sebut Polemik Perppu Cipta Kerja Hal Biasa di 🤍 Jangan lewatkan streaming Kompas TV live 24 jam non stop di 🤍 agar kamu semua tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia. Subscribe juga channel YouTube Kompas TV di 🤍 dan aktifkan lonceng supaya kamu dapat notifikasi video terbaru langsung. Artikel ini bisa dilihat di : 🤍

MENGAPA IDI MENENTANG OMNIBUS LAW KESEHATAN?

9008
280
55
00:10:04
25.11.2022

Apakah kalian tahu ada Omnibus Law Kesehatan? Bagaimana pengaruh undang-undang baru ini terhadap praktik kedokteran di Indonesia? Bagaimana pengaruhnya terhadap layanan kesehatan pada masyarakat Indonesia secara luas? Simak terus bincang-bincang saya dengan ahlinya. Nara sumber: Dr Judilherry Justam Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan Timeline: 00:00 Introduction 01:07 Kenapa ada rancangan Undang-Undang Omnibus Law? 03:21 Apakah rancangan undang-undang saat ini sudah memenuhi aspirasi? 03:57 Apa dampaknya untuk praktik kedokteran dan kemajuan kedokteran Indonesia? 05:03 Dampak sistem unik di Indonesia 08:50 Penutup #drtonysetiobudi #springhopeorthopaedic #omnibuslaw Host: Dr. Tony Setiobudi Spesialis Bedah Tulang & Tulang Belakang Medical Director of Spring Hope Orthopaedic Spine Surgery Mount Elizabeth Hospital, Singapore Spring Hope Orthopaedic Spine Surgery 🤍 Paragon Medical Tower 1 (Lift Lobby F) 290 Orchard Road #18-06 Singapore 238859 Whatsapp: +65 9145 5793 Email: orthopaedic🤍spring-hope.com Operating Hours: Mon to Fri : 9am – 5pm Sat : 9am – 1pm Social Media: ▶ INSTAGRAM: 🤍 ▶ TIKTOK: 🤍 ▶ FACEBOOK: 🤍 Disclaimer: Video ini tidak dimaksudkan untuk memberikan diagnosis, perawatan, atau saran medis. Informasi yang diperoleh dari video ini tidak boleh diambil sebagai pengganti saran dan rencana penanganan medis dari dokter Anda sendiri. Silakan berkonsultasi langsung dengan dokter atau pelayan kesehatan lainnya mengenai diagnosis atau penanganan medis. Konten yang disediakan di Youtube channel ini hanya untuk tujuan edukasi dan tidak boleh dianggap sebagai pengganti saran dari profesional medis. Pernyataan yang dibuat tentang produk tertentu di seluruh video ini bukan untuk mendiagnosis, mengobati, menyembuhkan, atau mencegah penyakit.

JUST IN: Rand Paul Literally Wheels In 'Toxic' Omnibus Bill, Slams It With Other GOP Heavyweights

1316844
25883
10120
00:34:52
20.12.2022

Senate Republicans slam the $1.7 trillion omnibus spending bill. Stay Connected Forbes on Facebook: 🤍 Forbes Video on Twitter: 🤍 Forbes Video on Instagram: 🤍 More From Forbes: 🤍

Mahfud MD: Demo Tolak Omnibus Law karena Pengaruh Hoaks

20537
106
113
00:02:45
02.11.2020

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menyikapi situasi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di sejumlah daerah, pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD, menyatakan demo lebih banyak disebabkan oleh pengaruh berita-berita hoaks tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang beredar Dalam menyampaikan sikap pemerintah ini, Menko Polhukam Mahfud MD didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahyanto, Kapolri Jenderal Idham Azis dan Kepala BIN Budi Gunawan. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, Undang-Undang Cipta kerja bukan untuk menyengsarakan rakyat, sebaliknya sebagai payung hukum untuk menampung pertumbuhan jutaan tenaga kerja dengan penciptaan lapangan kerja yang luas. Mahfud menambahkan, penegak hukum akan menindak tegas pihak-pihak yang berada di balik aksi demo ini karena memperkeruh situasi politk dan keamanan nasional. #MahfudMD #Demo #OmnibusLaw

Here are some stupid things in the $1.7 trillion omnibus bill

6525
405
92
00:06:16
23.12.2022

Curious about what Democrats are trying to spend your money on? Let’s talk about it:

Ikatan Dokter Indonesia Turun ke Jalan, Tolak Omnibus Law Kesehatan #iNewsSiang 28/11

11465
79
75
00:05:08
28.11.2022

Tanggal Tayang: 28/11/2022 Dapatkan sajian berita-berita liputan langsung dari lapangan dan peristiwa terkini secara cepat dan akurat dari seluruh Indonesia. Baca berita-berita terpopuler di sini: iNews 🤍 Okezone 🤍 Sindonews 🤍 IDX Channel 🤍 Celebrities 🤍 Sporstars 🤍 Jangan lewatkan juga berbagai program talk show yang mengupas berbagai masalah yang tengah hangat di masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, hingga dunia hukum dan politik. Semuanya dikemas secara apik, mendalam, menyentuh dan tetap kritis. Subscribe iNews Official Youtube Channel 🤍 Follow our Official TikTok 🤍 Follow our Official Twitter 🤍 Like our Official Facebook 🤍 Follow our Official Instagram 🤍 #iNews #News #Berita

YANG BENER DAN YANG GAK BENER DI OMNIBUS LAW | MR. KECE

170105
8196
2069
00:14:46
15.10.2020

#OmnibusLaw #UUCiptaker #Pekerja Sesuai permintaan loe pada, gue bahas juga nih omnibus law. Kali ini gue khusus bahas soal ketenagakerjaan. Setelah gue baca-baca, ternyata gak semua isu yang beredar di luar itu bener jo. Beberapa pasal dari aturan lama ada yang dihapus, ada yang diubah, bahkan ada yang cuma dipindahin tapi tetep ada. Makanya, mungkin lo bakal ga suka sama sebagian dari pembahasan gue. Tapi, kalo lo udah marah-marah sebelum nonton sampe akhir, awas lo! Gue cari lo! Reach us: Instagram: 🤍 FB: 🤍 Twitter: 🤍

Mahfud MD Jawab Dalang Demo Omnibus Law - ROSI (Bag 4)

1804167
10261
5045
00:15:36
15.10.2020

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD mengatakan penangkapan yang dilakukan terhadap terduga dalang demo tolak Undang-undang Cipta Kerja sudah melalui rapat-rapat yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan beberapa Menteri. Mahfud juga menjamin penangkapan yang dilakukan bisa dipertanggung-jawabkan kepada publik. Perihal penangkapan beberapa anggota “KAMI” , Mahfud mengatakan biarlah proses pengadilan yang mengatakan kebenarannya lewat bukti-bukti yang ditemukan. Pemerintah pun telah meminta pengadilan untuk dapat mempercepat prosesnya agar masyarakat bisa segera tahu apa yang dilakukan oleh para tersangka. Selengkapnya, hanya di dialog Rosianna Silalahi bersama Mahfud MD (Menko Polhukam), Irma Suryani Chaniago (Politisi Partai Nasdem), Ade Armando (Dosen Ilmu Komunikasi UI), Rachland Nashidik (Politisi Partai Demokrat), Usman Hamid (Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia) dalam Talkshow ROSI Episode Dalang Demo Cipta Kerja. Tayang 15 Oktober 2020 WIB di Kompas TV Independen Tepercaya. Jangan lewatkan dialog seru lainnya di program ROSI setiap hari Kamis pukul 20.00 WIB hanya di 🤍kompastv. Independen Tepercaya. Dan follow akun Instagram talkshow ROSI 🤍rosi_kompastv juga Twitter di 🤍Rosi_KompasTV. #RosiKompasTV #TalkshowRosi #Rosi #KompasTV #Talkshow

Buruh Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

14066
134
24
00:02:11
07.10.2020

Deli Serdang, KOMPAS.TV - Puluhan pekerja pabrik di kawasan Deli Serdang menolak pengesahan UU Cipta Kerja pada Selasa (6/10). Meski tidak melakukan aksi besar-besaran, namun puluhan pekerja pabrik di Jalan Medan-Tanjung Morawa tetap menyatakan penolakan mereka atas pengesahan UU Cipta Kerja. Menurut mereka, UU tersebut tergesa-gesa dan tidak memihak kalangan buruh. Dengan membentang spanduk, mereka meneriakkan tuntutan di depan pabrik tempat mereka bekerja. (*) #omnibuslaw #ciptakerja #omnibuslawciptakerja #unjukrasa #demo #buruh #sumaterautara #sumut #medan #beritamedan #beritadaerah

Tolak Pengesahan Omnibus Law, Buruh Siap Mogok Kerja Tiga Hari

14169
107
38
00:02:03
05.10.2020

Kamibijak.com, Infosiana – Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) bersama aliansi-aliansi daerah akan menggelar aksi mogok kerja nasional pada 6, 7 dan 8 Oktober 2020 secara serentak. Seruan Aksi Nasional ini dipicu oleh sikap DPR dan pemerintah yang dinilai tidak mau mendengarkan aspirasi rakyat mengenai penghentian RUU Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja. DPR secara diam-diam justru gencar melakukan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di tengah situasi pandemi COVID-19 yang semakin buruk penanganannya. "Pembahasan Omnibus Law dilakukan secara diam-diam dan kucing-kucingan. Keterbukaan informasi soal pembahasan sangat terbatas sementara penolakan yang datang dari berbagai pihak tidak didengar dan diindahkan," ujar Dewi Kartika, Perwakilan GEBRAK yang juga Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Minggu (4/10). Omnibus Law dikabarkan akan segera disahkan dalam beberapa hari ke depan, sebelum Sidang Paripurna Penutupan Masa Sidang VI yang terjadwal 8 Oktober. "Keterbatasan informasi publik atas agenda pembahasan ini tercermin dalam ketiba-tibaan dilangsungkannya Sidang Pengambilan Keputusan Tingkat 1, 3 Oktober 2020," lanjutnya. Sejak awal Omnibus Law dicetuskan pemerintah, GEBRAK dan Aliansi-aliansi Daerah telah menyatakan sikap tegas untuk menolak Omnibus Law secara keseluruhan, bukan hanya kluster Ketenagakerjaan. "Dalam pandangan kami, Omnibus Law Cipta Kerja bukan hanya merugikan kaum buruh. Tetapi juga merugikan kaum tani, masyarakat adat, pemuda, pelajar, mahasiswa, miskin kota, nelayan, dan mayoritas rakyat kecil lainnya," jelas dia. Aksi pemogokan umum 6, 7 dan 8 Oktober 2020 terkait RUU Cipta Kerja akan dilakukan oleh petani, mahasiswa, pemuda, pelajar, gerakan perempuan, dosen, miskin kota, pedagang, praktisi hukum, serta pegiat HAM dan hak-hak masyarakat sipil. "Pemogokan umum rakyat Indonesia mengusung satu tuntutan. Batalkan Omnibus Law seluruhnya!" tutupnya. (LEAS/MG) Sumber: 🤍 #KabarBijak #KamiBijakChannel #GenggamDuniaTanpaSuara Jangan lupa subscribe, tinggal komentar, dan share. KamiBijakID Channel: 🤍 Follow kami juga di sini: Website: 🤍 Instagram: 🤍 Facebook: 🤍 Terima kasih sudah menonton, Like, Follow, dan subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat membuat konten yang lebih bermanfaat.

OMNIBUS LAW DARI SUDUT PANDANG INVESTOR

15731
812
193
00:21:13
09.10.2020

Halo rekan investor, di video kali ini kita akan membahas tentang isu yang sedang ramai dibicarakan yaitu Omnibus Law. Kita akan membahasnya dari sudut pandang investor dan membahas apa dampaknya terhadap pasar modal. simak videonya sampai habis ya.. 00:00 Start 01:22 Apa itu omnibus law? 03:27 Apa tujuan diberlakukannya omnibus law? 15:23 Apa dampak diberlakukannya omnibus law? Connect with me on social media: Instagram: 🤍 Fanpage : 🤍 Twitter: 🤍 Telegram: t.me/ValueInvestingIndonesia

Kevin McCarthy squashes omnibus bill rumors: 'That's a lie, hell no'

291395
5849
1850
00:08:49
20.12.2022

Republican minority leader Kevin McCarthy discusses the negative effects of the massive omnibus spending bill and relays the GOP's agenda starting in the new term on 'Kudlow.' #foxbusiness #kudlow Subscribe to Fox Business! 🤍 Watch more Fox Business Video: 🤍 Watch Fox Business Network Live: 🤍 FOX Business Network (FBN) is a financial news channel delivering real-time information across all platforms that impact both Main Street and Wall Street. Headquartered in New York — the business capital of the world — FBN launched in October 2007 and is one of the leading business networks on television, having topped CNBC in Business Day viewers for the second consecutive year in 2018. The network is available in nearly 80 million homes in all markets across the United States. Owned by FOX Corporation, FBN is a unit of FOX News Media and has bureaus in Chicago, Los Angeles, and Washington, D.C. Follow Fox Business on Facebook: 🤍 Follow Fox Business on Twitter: 🤍 Follow Fox Business on Instagram: 🤍

BREAKING NEWS - Tanggapan Menko Perekonomian Soal UU Omnibus Law

170185
988
373
01:48:45
07.10.2020

BREAKING NEWS - Tanggapan Menko Perekonomian Soal UU Omnibus Law Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di 🤍 Agar tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi video terbaru dari Kompas TV. Media sosial Kompas TV: Facebook: 🤍 Instagram: 🤍 Twitter: 🤍 LINE: 🤍

Overwhelming number of Senate Republicans support advancing Dems' omnibus bill

74559
2042
1255
00:07:40
22.12.2022

Congressman-elect Markwayne Mullin, R-Okla., discusses U.S. energy independence, 21 Republican senators backing the Democrats' omnibus bill and the FBI's 'reckless behavior' amid release of the 'Twitter Files.' Subscribe to Fox Business! 🤍 Watch more Fox Business Video: 🤍 Watch Fox Business Network Live: 🤍 FOX Business Network (FBN) is a financial news channel delivering real-time information across all platforms that impact both Main Street and Wall Street. Headquartered in New York — the business capital of the world — FBN launched in October 2007 and is one of the leading business networks on television, having topped CNBC in Business Day viewers for the second consecutive year in 2018. The network is available in nearly 80 million homes in all markets across the United States. Owned by FOX Corporation, FBN is a unit of FOX News Media and has bureaus in Chicago, Los Angeles, and Washington, D.C. Follow Fox Business on Facebook: 🤍 Follow Fox Business on Twitter: 🤍 Follow Fox Business on Instagram: 🤍

OMNIBUS LAW TYDAC RAMAH LINGKUNGAN HIDUP (?) | MR. KECE

75467
3678
792
00:09:08
22.10.2020

#OmnibusLaw #MRKECE Selain soal ketenagakerjaan, bahasan lain dari omnibus law kena lau yang juga rame adalah soal lingkungan. Banyak orang kritisi pasal-pasal dalam omnibus law kena lau yang berhubungan dengan lingkungan. Banyak aktivis anggap omnibus law kena lau gak ramah lingkungan. Mulai dari soal amdal yang katanya dihapus, masyarakat yang katanya tak bisa lagi protes soal amdal, izin usaha yang dipermudah, sampai soal kelestarian hutan yang katanya gak lagi diperhatiin sama pemerintah. Emang gitu ya? yuk nonton mr.kece yang ngebahas omnibus law kena lau part 2. Reach us: Instagram: 🤍 FB: 🤍 Twitter: 🤍

OMNIBUS LAW, KENA LAU! | MR. KECE

337828
13761
1788
00:06:58
28.02.2020

UU Omnibus Law katanya biar menciptakan lapangan kerja. Keknya lebih cocok menciptakan keributan deh. #MRKECE #OMNIBUSLAW #MRNGEHEK for business inquiries: info🤍opini.id Reach us: Instagram: 🤍 FB: 🤍 Twitter: 🤍

Buruh Demo Tolak Omnibus Law di Depan Gedung DPR

7019
45
47
00:03:46
12.02.2020

JAKARTA, KOMPAS.TV - Konfederasi serikat pekerja seluruh Indonesia, KSPSI, hari ini menggelar demonstrasi di depan gedung DPR. Mereka menentang adanya Omnibus Law cipta lapangan kerja yang pembahasannya tidak melibatkan kalangan buruh. Menurut Koordinato Aksi, demonstrasi ini akan diikuti puluhan ribu buruh dari wilayah Jakarta dan sekitarnya. Buruh menyesalkan sikap pemerintah yang tidak melibatkan buruh dalam pembahasan Omnibus Law, dan lebih banyak melibatkan pihak pengusaha. Untuk mengamankan jalannya demonstrasi, polisi pun melakukan penambahan personel pengamanan di sekitar gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja memang menimbulkan kontroversi dalam penyusunannya. Berbagai pihak menilai RUU sapu jagat tersebut tak ramah dengan pekerja. Dalam pembahasan di tataran pemerintahan pun, RUU ini mengalami proses yang cukup alot hingga pengajuannya ke DPR pun molor dari yang seharusnya Desember 2019 hingga baru akan diserahkan ke DPR pada Senin ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat mengatakan, pihaknya telah mendapat persetujuan mengenai poin-poin dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dari kalangan buruh. Namun, klaim Airlangga tersebut dibantah oleh KSPI.

Democrats' 4,000 page omnibus bill is an 'abomination': Pavlich

95834
2860
1293
00:05:18
20.12.2022

Fox News contributor Katie Pavlich discusses the Democrats' omnibus spending bill 'kneecapping' the Republican House majority and Sen. Elizabeth Warren's warning to Tesla shareholders. Subscribe to Fox Business! 🤍 Watch more Fox Business Video: 🤍 Watch Fox Business Network Live: 🤍 FOX Business Network (FBN) is a financial news channel delivering real-time information across all platforms that impact both Main Street and Wall Street. Headquartered in New York — the business capital of the world — FBN launched in October 2007 and is one of the leading business networks on television, having topped CNBC in Business Day viewers for the second consecutive year in 2018. The network is available in nearly 80 million homes in all markets across the United States. Owned by FOX Corporation, FBN is a unit of FOX News Media and has bureaus in Chicago, Los Angeles, and Washington, D.C. Follow Fox Business on Facebook: 🤍 Follow Fox Business on Twitter: 🤍 Follow Fox Business on Instagram: 🤍

Puluhan Dokter Anggota IDI Banyuwangi Demo Tolak Omnibus Law RUU Kesehatan

439
4
1
00:02:30
30.11.2022

Puluhan dokter dari IDI Banyuwangi berunjuk rasa tolak Omnibus Law RUU Kesehatan. Para dokter ini menyampaikan menolak Omnibus Law RUU Kesehatan yang dinilai cacat prosedur karena dilakukan secara tertutup. #Dokter #RUUKesehatan #OmnibusLaw Jangan lewatkan live streaming BTV 24 jam non stop di 🤍 #BUniverse #BTV #LiveStreaming Pastikan kamu subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari BeritaSatu. Kunjungi juga social media channel kami : Official Website: 🤍 Twitter : 🤍 Facebook : 🤍 Instagram : 🤍 Telegram : 🤍 Tiktok : 🤍

OMNIBUS LAW: Alat Berbahaya untuk menyingkirkan masyarakat adat

1946
106
13
00:02:03
22.09.2020

Bus bus apa yang lebih kejam dari ditikung sohib sendiri? Yhaaaaaa #OMNIBUSLAW 😭😭😭 Bener-bener ditikung kita, Gaes! Sama wakil rakyat yang kita percaya sepenuhnya supaya bisa mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Ini bener-bener ampun deh, kita semua tergerus! Masa masyarakat adat, yang jadi identitas bangsa Indonesia ratusan tahun juga dilibas ngga pake ampun? 😫 Jangan sampai ada lagi Pak Buhing atau Pak Manre lainnya, jangan biarkan oligarki menyingkirkan masyarakat adat Nusantara! Kita semua harus satukan kekuatan untuk #JegalSampaiGagal UU error ini! ✊🏼

Resmi Disahkan DPR, Ini Plus Minus Omnibus Law UU Cipta Kerja

27876
107
135
00:03:05
06.10.2020

Omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja resmi disahkan DPR menjadi Undang-Undang pada rapat paripurna, Senin (5/10/2020). Palu tanda pengesahan telah diketuk oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, setelah mendapat persetujuan dari semua peserta rapat. Dari sembilan fraksi yang duduk di kursi wakil rakyat, tecatat hanya dua fraksi yang menolak pengesahan tersebut, yakni Partai Demokrat dan PKS. Pengesahan UU Cipta Kerja ini juga diwarnai dengan sejumlah aksi demonstrasi. Sebab, UU tersebut dinilai merugikan bagi kalangan buruh dan pekerja. Berikut ini sejumlah poin minus dan plus dari UU Cipta Kerja. Artikel terkait: 🤍 Penulis: Nur Rohmi Aida Editor: Jihad Akbar Footage: KompasTV Regional Scriptwriter: Adesari Aviningtyas Video Editor: Adesari Aviningtyas Media sosial Kompas.com : Facebook: 🤍 Instagram: 🤍 Twitter: 🤍 LINE: 🤍

MEMAHAMI APA ITU OMNIBUS LAW ! ! !

206
31
22
00:13:34
10.10.2020

Apa itu #omnibuslaw ?? mungkin banyak juga dari kalian yang bertanya-tanya seperti aku mengenai arti dari omnibus law. Hal ini lantaran hebohnya pengaturan regulasi berkenaan dengan #ruuciptakerja yang beberapa hari ini menimbulkan pergolakan dilapisan masyarakat. disini aku ingin memberikan informasi umum sebenarnya omnibuslaw itu apa dan seperti apa? konten kali ini tidak membahas terkait substansi uu cipta kerja yang baru disepakati oleh #dprri karena jujur aku belum baca sampai tuntas bahan ruu nya gaes. _ JANGAN LUPA SUBSCRIBE, LIKE,COMMENT & SHARE yaa tencuuuu follow me on instagram 🤍ranykartika1526 #ruuciptakerja #ciptakerja #omnibuslaw #apaituomnibuslaw #sejarahomnibuslaw #praktikomnibuslaw #belajarhukum #dprri #demomenolakomnibuslaw #omnibuslawciptakkerja #ciptalapangankerja #kampus #mahasiswa #mahasiswademoomnibuslaw #kuliah

Komentari Demo Omnibus Law, Iwan Fals: Gugat Aja ke MK

4398
14
40
00:01:34
09.10.2020

Penyanyi senior Iwan Fals ikut berkomentar tentang polemik Omnibus Law UU Cipta Kerja yang tengah melanda hati dan pikiran masyarakat Indonesia. Penyanyi yang sering mengkritik kinerja pemerintah lewat lagu-lagunya ini mengaku belum membaca seluruh isi undang undang tersebut. Namun, Iwan Fals berpendapat kekecewaan penetapan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober lalu sebaiknya digugat ke Mahkamah Institusi. Opini Iwan Fals ini justru mendapat kecaman dari warganet yang kecewa. Artikel terkait: 🤍 Penulis : Melvina Tionardus Editor : Andi Muttya Keteng Pangerang Scriptwriter & Video Editor: Syalutan Ilham Media sosial Kompas.com : Facebook: 🤍 Instagram: 🤍 Twitter: 🤍 LINE: 🤍

Pagar Gedung Grahadi Rubuh Akibat Demo Omnibus Law

289289
1734
431
00:00:55
08.10.2020

Massa unjuk rasa menolak UU Omnibus Law di Surabaya terbagi dua. Sebagian sudah berada di depan Gedung Negara Grahadi Jalan Gubernur Suryo dan merobohkan salah satu pagar. Sementara massa di A. Yani masih berada dan menguasai jalan raya. Simak Selengkapnya di suarasurabaya.net, atau download aplikasi Suara Surabaya Mobile di App Store dan Google Play. #omnibuslaw #uuciptakerja #suarasurabaya #videonetter #e100 #videoviral #trendingtopic #news #info #berita #beritaterkini #viral

Tolak Omnibus Law : Ratusan Mahasiswa serbu DPR!

13634
196
8
00:04:18
05.03.2020

#SigmaNews SIGMA TV UNJ - Rabu (04/03/2020), ratusan mahasiswa dari berbagai Universitas yang juga tergabung dalam BEM SI, dan beberapa aliansi di dalamnya telah melakukan aksi menolak RUU Omnibus law. UU yang dirancang oleh pemerintah, salah satunya adalah RUU Cipta Lapangan Kerja yang dianggap memuat banyak kontroversi di dalamnya. Hal ini dikarenakan pembentukan RUU yang sangat tertutup dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam perancangannya. Dengan demikian, Aksi ini menuntut: 1. Menolak dengan tegas pengesahan RUU Cipta Kerja, karena tidak sesuai dengan Bab 2 pasal 5 dan Bab 11 pasal 96 UU No. 15 tahun 2019 tentang perubahan atas UU no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 2. Menolak upaya sentralisasi kekuasaan melalui konsep omnibus law: RUU Cipta Kerja yang mencederai semangat reformasi 3. menolak penghapusan hak pekerja meliputi jaminan pekerjaan, jaminan pendapatan, dan jaminan sosial sesuai dengan uu no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 4. Menolak penyederhanaan izin investasi yang berdampak pada kerusakan lingkungan sesuai dengan UU no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 5. Mendesak pemerintah untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam setiap penyusunan dan perubahan kebijakan Aksi ini dimulai pada pukul 15.00 hingga saat ini pukul 18.00 WIB. dengan berkumpulnya masa di depan gedung TVRI, hingga melakukan aksi berjalan menuju depan gedung DPR RI. Dalam aksi ini diisi oleh orasi dari berbagai orator kampus yang merupakan anggota dari BEM SI Regional BSJB di Jabodetabek dan Banten, dan penyampaian aspirasi dari perempuan. Aksi ini berjalan dengan kondusif dan tertib sehingga tidak menimbulkan kemacatan di kawasan Gelora Bung Karno. Namun, sempat terjadi aksi saling dorong antara oknum kepolisian dengan mahasiswa. Dari aksi dimulai hingga berakhir tidak terjadi proses audiensi antara perwakilan mahasiswa dan DPR untuk membahas tuntutan yang diajukan oleh mahasiswa. Hingga akhirnya pada pukul 18.00, massa aksi memutuskan untuk membubarkan diri, dan akan melakukan aksi selanjutnya dengan membawa massa aksi yang lebih banyak dengan mengajak para buruh dan pekerja untuk menyuarakan terkait RUU omnibus law. #UNJUntukSemua ©Public Relations Sigma TV UNJ = Follow us on social media: Instagram: 🤍sigmatvunj Line🤍: 🤍fvn1896k (with "🤍") Twitter: 🤍sigmatvunj Facebook: Sigma TV UNJ Youtube: youtube.com/sigmatvaction For business inquiries: E-mail: sigmatv.unj🤍gmail.com Website: 🤍sigmatvunj.org

Demo Omnibus Law di Surabaya, Pagar Gedung Negara Grahadi Dijebol Massa

3709
38
1
00:03:10
08.10.2020

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Surabaya memanas pada Kamis (8/10/2020). Dereta aksi penuhi jalur-jalur protokol. Sebagian besar massa menyatakan kecamannya terhadap pengesahan UU Cipta Lapangan Kerja. Pantauan di Gedung Grahadi Surabaya, ketegangan terjadi antara massa vs polisi dan TNI. Bahkan pagar Gedung Negara Grahadi jadi korbannya. Massa menjebol pagar tersebut hingga. Reporter: febrianto Ramadani Selengkapnya: 🤍 Editor: Anugrah Fitra Website 🤍 Twitter 🤍 Facebook 🤍 Instagram 🤍 Subscribe 🤍 Video Populer 🤍 #tribunjatim #matalokalmenjangkauindonesia

Peraturan Pajak Baru ~OMNIBUS LAW 2020~ #Subyek Pajak Dalam Negeri

403
24
3
00:09:06
20.10.2020

Sahabat MNCo. Salah satu kendala dalam memahami peraturan pajak adalah kesulitan dalam menafsirkan kata demi kata dalam peraturan. Kesalahan penafsiran akan menyebabkan timbulnya risiko pajak yang sangat memberatkan. Untuk itu diperlukan saluran atau media bagi Wajib Pajak untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait peraturan perpajakan. Channel ini berisi konten perpajakan terkini : 1. Update Peraturan Pajak terbaru dan penjelasannya 2. Tafsir Undang - Undang Pajak pasal per pasal 3. Tutorial Kewajiban Pajak (SPT, NPWP, PKP, dll) 4. Tanya Jawab Kasus Perpajakan Jika dianggap bermanfaat... ikuti terus channel ini agar tidak ketinggalan aturan pajak terkini Pertanyaan dan permintaan pembahasan kasus dapat disampaikan melalui : sharingpajakmnco🤍gmail.com

Назад
Что ищут прямо сейчас на
omnibus law champak chacha Kif Kif UC4FP PAZANDA ZAMIRA blackmagic raw 集中 adamw 蔚来 простая анимация в premier pro Летсплей skew lines Isadora Pompeo MW2 pre order Zorggroep Almere 희귀 Genshin videos минусы словении gulai ikan еда в словении